Isu pemakzulan Jokowi belakangan mencuat setelah sekelompok orang yang menamakan Petisi 100 mendatangi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md di kantornya pada Selasa, 9 Januari 2024. Mereka melaporkan dugaan kecurangan pemilu 2024. Tuntutan pemakzulan itu buntut dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam MK dan intervensi Komisi
Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Usai bertemu Petisi 100 di kantor Menkopolhukam pada Selasa lalu, Mahfud Md. menjelaskan bahwa urusan pemakzulan presiden bukan diproses oleh Menkopolhukam.
“Saya bilang kalau urusan pemakzulan itu sudah didengar orang, mereka sampaikan di beberapa kesempatan, dan itu urusan parpol dan DPR, bukan Menkopolhukam,” kata Mahfud Md yang saat ini cawapres Ganjar Pranowo yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mempertanyakan isu pemakzulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang muncul belakangan ini. Luhut mengatakan wacana pemakzulan Jokowi ini sebagai keributan politik yang tidak perlu.
“Apa sih yang mau dimakzulkan? Itu nggak ngerti saya, dan saya terus terang sedih juga kok sampai begitu ramai kita ngomong,” kata Luhut dikutip dari keterangan video yang dibagikan melalui Instagram resminya pada Rabu, 17 Januari 2024.

Luhut menyinggung ada sosok pejabat yang turut berkomentar soal isu pemakzulan itu. ”Itu kan nggak bener, apa sih,” katanya. Menurutnya faktor untuk dapat dilaksanakannya pemakzulan sangat banyak. Ia ragu itu dapat terlaksana jelang pemilihan umum 2024.